Internet Fix Broadband Mau Diatur, Kominfo Minta Respon Masyarakat

Jakarta –

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan, aturan penetapan standar minimal internet broadband 100 Mbps masih dalam pembahasan. Kominfo perlu kajian lebih lanjut untuk mengetahui kebutuhan kecepatan internet masyarakat.

Hal ini dilakukan Kominfo untuk mengetahui seberapa realistis kebijakan tersebut sebelum diterapkan. Lebih lanjut, Direktur Jenderal Pos dan Informatika (DITGEN BPI), Indira Maulana mengatakan, pola daya beli masyarakat terhadap paket Internet fixed broadband berbeda-beda.

“Tentunya pemerintah tidak bisa mengambil kebijakan sepihak karena kita perlu mendengarkan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia,” kata Indira, Jumat (1/3/2024) di Kantor Komunikasi dan Informatika Jakarta.

Indira mengatakan, banyak masyarakat di kota besar yang menggunakan layanan 100 hingga 200 Mbps. Namun, ia juga tidak memungkiri fakta tersebut hanya berlaku pada tingkat ekonomi, komunitas, dan wilayah tertentu.

“Di daerah lain mungkin tidak, makanya kita harus berkoordinasi dengan seluruh daerah, pemerintah tidak bisa mengambil kebijakan secara sepihak. Ini yang kami lakukan, kami komunikasikan dengan operator agar kebijakan tersebut tidak menjadi beban bagi operator dan yang kedua, “kebijakan ini membebani masyarakat”, jelasnya.

Upaya percepatan Internet ini merupakan langkah peningkatan layanan Internet di Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini menjadi tantangan besar khususnya bagi Direktorat Jenderal PPI Kominfo untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Nah, kemarin Menteri Telekomunikasi dan Informatika sudah mengusulkan agar kecepatan internet kita minimal 100 Mbps, inisiatif ini jelas merupakan inisiatif yang tulus, wujud tindakan nyata kehadiran pemerintah untuk meningkatkan kualitas internet. layanan di Indonesia,” kata Indira.

Ia juga mengatakan, untuk meningkatkan kecepatan internet kita perlu berkoordinasi dengan pihak lain untuk menciptakan keseimbangan pasar baru. Ada daya beli yang perlu dipertimbangkan.

“Jadi sambil mengembangkannya sesuai arahan Menkominfo, kami terus berkoordinasi dengan operator telekomunikasi apakah 100 Mbps bisa tercapai atau tidak,” imbuhnya.

Indira juga mengatakan, standar tersebut tidak mungkin keluar sebelum konsolidasi. Kenyataannya, banyak orang yang masih merasa nyaman dengan tarif internet yang murah, meski tidak terlalu cepat. Saksikan video “Kominfo masih mengkaji wacana paket internet broadband minimal 100 Mbps” (fay/fay)