Alasan JPPI Gugat UU Sisdiknas soal Kewajiban Negara Beri Pendidikan Dasar Gratis

Beram-Dammam, Jakarta – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Pasal 34 Ayat 2 UU Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sistem Pendidikan Nasional no. 20 2003 Perlengkapan Sekolah Gratis. JPPI mempertanyakan komitmen pemerintah yang memberikan jaminan gratis biaya sekolah kepada anak-anak di sekolah negeri dan swasta.

“Pasal ini merupakan pasal penting yang menjamin anak-anak Indonesia bisa bersekolah secara gratis. Namun sayang, pemerintah menafsirkan pasal tersebut seenaknya dan hanya berlaku di sekolah negeri. Bahkan sekolah negeri pun tidak sepenuhnya gratis. Karena banyaknya ( pungutan liar di sana-sini,” kata Koordinator Nasional JPPI Obaid Matraji pada 23 Januari 2024, Selasa.

Menurut Ubaid, pasal tersebut jelas menyerukan agar pemerintah memberikan pendidikan gratis. Namun kenyataannya masih banyak orang tua yang harus merogoh kocek dalam-dalam untuk menyekolahkan anaknya. “Itulah yang kami tanyakan dalam materinya,” ucapnya.

Dalam tulisannya, Ubaid menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan gratis tanpa kecuali. Pengeluaran tersebut meliputi biaya sekolah, biaya buku, biaya seragam, biaya transportasi dan biaya lain-lain yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan.

“Pasal 34(2) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya apapun,” kata Obaid.

Ubaid mengatakan, praktik pemerintah dalam menafsirkan Pasal 34(2) telah banyak memakan korban. Mereka adalah anak-anak Indonesia yang tidak bisa mendapat tempat di sekolah negeri karena daya tampung yang disediakan tidak sebanding dengan jumlah anak yang mau bersekolah.

“Anak-anak terpaksa bersekolah di sekolah swasta gratis. Apa maksudnya gratis, untuk siapa dan untuk sekolah mana? Ketidakjelasan penafsiran ini hanya membebaskan politik dan perdagangan citra,” kata Ubaid.

Sesi pertama

Sidang pertama kasus ini digelar pada Selasa, 23 Januari 2024. Ubaid mengatakan, perkara tersebut diajukan melalui JPPI bersama orang tua siswa yang mengalami diskriminasi terhadap Penerima Manfaat Siswa Muda atau PPDB.

Seperti dilansir laman MK, sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Eni Narbaningsih bersama MK Arif Hidayat dan MK Anwar Usman. Diwakili kuasa hukumnya Arif Suharman, para pemohon yang diwakili kuasa hukumnya Arif Suharman menilai kalimat dalam pasal yang menuding sekolah negeri hanya menyelenggarakan pendidikan dasar dan gratis itu multitafsir.

Kriteria pasal alias tersebut adalah “wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tidak dipungut biaya”. Pasal 34 Ayat 2 UU Sistem Pendidikan Negara menyatakan secara lengkap: “Pemerintah dan pemerintah kota setempat menjamin terselenggaranya wajib belajar di lembaga pendidikan negara. Jenjang pendidikan dasar digratiskan.”

“Negara harus memikul tanggung jawab untuk menjamin nasib pendidikan anak-anak pemohon agar anak-anak pemohon dapat menyelesaikan pendidikannya sampai usia sekolah dasar. Undang-undangnya a quo.” ujar Arif.

Padahal, menurut Arifin, banyak anak putus sekolah karena orang tuanya tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkan anaknya. Banyak anak-anak yang terpaksa bekerja padahal seharusnya mereka sudah mengenyam pendidikan dasar dan tidak bisa dipungkiri mereka ikut orang tuanya mengemis di jalanan, ujarnya.

Sementara itu, Arif mengatakan pendidikan dasar gratis di sekolah swasta dan pendidikan dasar gratis hanya di sekolah negeri. Oleh karena itu, menurut pemohon, frasa “wajib pendidikan gratis pada jenjang pendidikan dasar” yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Negara telah menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Bentuk diskriminasi terhadap anak pada pendidikan dasar terlihat dari anak yang mendapatkan pendidikan dasar secara cuma-cuma atau gratis di sekolah negeri, sedangkan anak yang menerima pendidikan dasar di sekolah swasta dibayar atau gratis,” kata Arif.

Kenyataannya, menurut Arifin, anak-anak yang bersekolah di SD swasta seringkali bukan karena pilihan anak atau orang tua, melainkan karena pembatasan zonasi dan kapasitas sekolah negeri. “Jadi anak-anak yang tidak bisa masuk sekolah negeri harus bersekolah di sekolah swasta, tapi banyak anak yang putus sekolah karena biaya karena pendidikan dasar di swasta itu gratis atau tidak,” ujarnya.

Untuk itu, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 34 Ayat 2 UU Sistem Pendidikan Negara, frasa “wajib belajar gratis pada jenjang pendidikan dasar” bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga diartikan sebagai “wajib belajar pada tingkat pendidikan dasar yang diberikan secara cuma-cuma di sekolah negeri dan sekolah swasta”.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Arif Hidayat mengatakan seharusnya para pemohon dapat menjelaskan pertentangan Pasal 34 dan Pasal 31 ayat 1 dan 2, Pasal 28B ayat 2 dan Pasal 28C UU Sistem Pendidikan Negara. Pasal 1. Pasal 28 d. Pasal 1 UUD 1945. “Penjelasan anda kurang lengkap. Karena kalau begitu besar implikasinya sehingga kalau dijadikan dasar pasti diperdebatkan. Apa kontradiksinya? Kalau bicara kontradiksi filosofis maka yang dimaksud dengan kontradiksi adalah Terlalu banyak.”Ada pertanyaan teoretis yang kontroversial dan studi empiris dan komparatif yang kontroversial,” kata Arif.

Majelis hakim konstitusi memberi waktu 14 hari kepada pemohon untuk mengubah permohonannya. Penyampaian berkas kajian, baik dalam format soft maupun paper, harus sudah diserahkan kepada Sekretaris Mahkamah Konstitusi paling lambat Senin, 5 Februari 2024.

Pilihan Editor: Berikut adalah pro dan kontra dari homeschooling

Guru AS dipenjara seumur hidup karena berhubungan seks dengan muridnya Baca selengkapnya

Jika anak mempunyai penyakit atau masalah keluarga, izin tertulis harus diberikan untuk tidak hadir di sekolah. Di bawah ini adalah contoh surat izin tidak masuk sekolah. Baca selengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan, kunci persaingan antar negara ke depan adalah pengembangan sumber daya manusia. Baca selengkapnya

Dinas Pendidikan DKI membenarkan kehadiran seorang siswa dalam program “Mendesak Annies” untuk sekolah tersebut. Baca informasi yang dihasilkan. Baca selengkapnya

Ada yang bertanya kepadanya tentang pendidikan dan sayangnya topik Desak Anees yang diikutinya berbeda. Baca selengkapnya

Kak Seto optimistis N yang mengalami pelecehan seksual oleh temannya akan segera pulih karena lingkungan keluarga sangat ramah anak. Baca selengkapnya

JPPI meminta agar mereka yang ikut kampanye diperbolehkan. Baca selengkapnya

Sistem absensi online ini telah diterapkan pada tahun ini di seluruh Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah tersebut. Baca selengkapnya

Siswa kelas XI SMAN 4 Tangerang Selatan (Thangsel) menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh lulusan sekolah. Baca semua

Psikiater mengatakan bahwa orang tua harus memberikan anak mereka kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri dalam situasi sosial, termasuk perundungan. Baca selengkapnya